Tampilkan postingan dengan label PKN. Tampilkan semua postingan
Sabtu, 25 Mei 2013
A. Hakekat Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat
Indonesia
adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, artinya ada
jaminan atas hak-hak tersebut antara lain sebagai berikut.
a. Hak untuk menyampaikan pendapat serta mengkritik pemerintah baik secara lisan maupun tertulis. Hak ini termasuk kebebasan pers.
b. Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan pemerintah.
c. Hak berkumpul.
d. Hak membentuk serikat, termasuk hak mendirikan partai politik dan berasosiasi.
Pada
hakikatnya manusia dianugerahi oleh Tuhan YME, hak-hak yang melekat, di
antaranya adalah kemerdekaan dalam mengeluarkan pendapat. Kemerdekaan
mengandung makna yang cukup mendasar bagi harkat dan martabat
kemanusiaan. Merdeka berarti membebaskan anak manusia dari se gala macam
bentuk penindasan, kebodohan, kemiskinan, kesewenang-wenangan,
ketakutan, dan pengekangan. Merdeka berarti semua hak hakiki kemanusiaan
yang berkaitan dengan derajat dan martabat manusia, memperoleh
pengakuan serta penghargaan dalam praktek kehidupan berbangsa.
Kemerdekaan
menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan
pikirandengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan
bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap
warga negara baik perorangan maupun kelompok bebas menyampaikan
pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Perwujudan
kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pikiran secara
lisan, tulisan, dan sebagainya hams tetap terpelihara. Tujuannya agar
seluruh tatanan sosial dan kelembagaan, baik infrastruktur maupun
suprastruktur dapat terbebas dari penyimpangan atau pelanggaran hukum
yang bertentangan dengan maksud, tujuan, dan arah dari proses
keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan negara hukum. Dengan
demikian tidak terjadi disintegrasi sosial, tetapi justru dapat menjamin
rasa aman dalam kehidupan masyarakat.
Kemerdekaan
untuk mengeluarkan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.
Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dijamin oleh Deklarasi
Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB maupun UUD 1945. Isi Pasal
Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB tentang kemerdekaan
mengeluarkan pendapat adalah sebagai berikut:
1. Pasal 19
”Setiap
orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam
hal ini termasuk dan kebebasan mempunyai pendapatpendapat dengan tidak
mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan
keteranganketerangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dan
tidak memandang batas-batas" Kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat
merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Oleh sebab itu, kemerdekaan mengeluarkan pendapat dijamin oleh Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia PBB maupun UUD 1945.
2. Pasal 20
Ayat 1 : "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berapat."
Ayat 2: "Tiada seorang jua pun dapat dipaksa memasuki salah satu perkumpulan."
B. Dasar Hukum Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat
Kemerdekaan
menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang
dijamin dalam Pancasila, DUD 1945, dan peraturan perundang-undangan
lain.
a) Landasan idiil yaitu Pancasila terdapat dalam sila ke IV "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan".
b) Landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam:
ü Pasal 28 menyatakan Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lis an dan
tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang .
ü Pasal 28E Ayat (3) menyatakan Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat•
c) Landasan operasional yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
C. Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Kemerdekaan
mengeluarkan pendapat secara lisan dapat.dilakukan di muka umum
sebagaimana diatur dalam UU No 9 Tahun 1998. Yang dimaksudkan di muka
umum adalah di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di
temp at yang dapat didatangi dan atau dilihat oleh setiap orang.
a. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum
1) Unjuk rasa atau demonstrasi yaitu kegiatan yang
dilakukan
oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan,
tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
2) Pawai yaitu cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
3) Rapat umum yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4) Mimbar bebas yaitu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
b. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum
1) Secara lisan antara lain dengan pidato, dialog, dan diskusi.
1) Secara tulisan antara lain dengan petisi, gambar, pamflet, poster, brosur, sele-baran, dan spanduk.
2) Lain-lain misalnya sikap membisu dan mogok makan.
D. Cara Mengemukakan' Pendapat Dilakukan secara Benar dan Bertanggung Jawab
Setiap orang tentu memiliki pandangan dan cara yang berbeda satu sama lain, walaupun memiliki tujuan yang sama.
Oleh
karena itu dalam menyelesaikan suatu persoalan sering terjadi perbedaan
yang berujung pertentangan, perselisihan, dan bahkan tindakan anarkis.
Demokrasi
yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28, menjamin adanya kebebasan untuk
menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan yang
dimaksud ada batasan-batasannya. Kebebasan harus dilaksanakan dengan
memperhatikan tata nil ai, sopan santun, dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Kemerdekaan yang kita miliki perlu diartikan secara relatif, kontekstual, dan dinamis. Jadi kemerdekaan itu tidak dan tidak pernah tak terbatas.
Misalnya:
1. Orang berkumpul tidak boleh sampai mengganggu ketenteraman umum.
2. Unjuk
rasa maupun arak-arakan perlu mendapat izin dari polisi. Izin tersebut
dapat tidak diberikan apabila dikhawatirkan keramaian itu akan
mengganggu ketertiban umum atau terlalu mengganggu masyarakat yang tidak
terlibat.
Kebebasan
tentu bukan tujuan, melainkan proses untuk mencapai tujuan. Kebebasan
harus memiliki aturan yang jelas, transparan, bersih, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Dalam pemerintahan demokrasi memberi ruang yang memadai
bagi perbedaan. Mengakui perbedaan tidak berarti memperbolehkan anarki.
Oleh karena itu perbedaan perlu dihadapi secara dewasa dan terbuka. Di
sinilah pentingnya membuka dialog sebagai proses untuk memperoleh
kesepakatan.
Dalam
kenyataan memperoleh kesepakatan tidaklah mudah, karena masingmasing
individu cenderung mengutamakan kehendaknya. Untuk itu hak menyampaikan pendapat di muka umum, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1) Asas dan Tujuan
Menyampaikan pendapat di muka umum harus berlandaskan pada:
1) asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2) asas musyawarah dan mufakat
3) asas kepastian hukum dan keadilan
4)
asas proporsionalitas yaitu; asas yang meletakkan se gala kegiatan
sesuai dengan konteks atau tujuan kegiatan tersebut baik yang dilakukan
oleh warga negara, institusi, maupun aparatur pemerintah, yang dilandasi
oleh etika individual, etika sosial, dan institusiona1.
5) asas manfaat
Kelima asas tersebut merupakan landasan kebebasan yang bertanggung jawab dalam berpikir dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dalani. pelaksanaannya diharapkan mencapai tujuan untuk
1) mewujudkan
kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu hak asasi manusia
sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2) mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan ber
3) kesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat;
4) mewujudkan
iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas
setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam
kehidupan berdemokrasi;
5) menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbang-
6) sa dan bernegara, tanpa mengabaikan _ kepentingan perorangan atau kelompok.
2) Hak dan Kewajiban
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:
a. mengeluarkan pikiian secara bebas,
b. memperoleh perlindungah hukum.
Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. menghormati
hak-hak dan kebebasan orang lain artinya ikut memelihara dan menjaga
hak dan kebebasan orang lain untuk hidup aman, tertib, dan damai;
b. menghormati aturan-aturan moral yaitu mengindahkan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan dalam kehidupan masyarakat;
c. menaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. menjaga
dan menghormati keamanan, dan ketertiban umum dengan perbuatan yang
dapat mencegah timbulnya bahaya bagi ketenteraman dan keselamatan umum,
baik menyangkut orang, barang, maupun kesehatan;
e. menjaga
keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa artinya tidak melakukan
perbuatan yang menimbulkan permusuhan, kebencian, atau penghinaan
terhadap suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
4. Sanksi Pidana terhadap Pelaku dalam Menyampaikan Pendapat yang Tidak Sesuai dengan Undang-Undang
Penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan di temp attempat umum, kecuali :
1) Di lingkungan Istana Kepresidenan
2) Tempat-tempat ibadah
3) Instalasi militer
4) Rumah sakit
5) Pelabuhan udara atau laut
6) Stasiun kereta api
7) Terminal angkutan darat
8) Objek-objek vital nasional
9) Pada hari-hari besar nasional
Pelaku atau peserta penyampaianpendapat di muka umum, dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.
Pelaksanaan
penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila- tidak
memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku atau peserta
pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan
melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi hukum tersebut
dapat berupa sanksi pidana, perdata, atau sanksi administrasi.
5. Sikap Positif terhadap Kemerdekaan Berpendapat
Dalam
melaksanakan kemerdekaan menyampaikan pendapat, kita harus
mengembangkan keseimbang an antara kebebasan dan tanggung jawab.
Kebebasan yang djlakuk~m tanpa sikap tanggung jawab hanya akan
melahirkan kekerasan, sedangkan tanggung jawab yang tidak disertai
kebebasan 'hanya akan mengakibatkan pengekangan.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kebebasan menyampaikan pendapat, yaitu:
1. Pendapat yang kita sampaikan harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal.
2. Pendapat
yang disampaikan hendaknya mewakili kepentingan orang ban yak sehingga
bermanfaat bagi perbaikan kehidupan bermasyarakat.
3. Pendapat
tersebut disampaikan dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga dalam pelaksanaannya tidak melanggar hukum.
4. Orang
yang berpendapat hendaknya juga terbuka dalam menerima tanggapan balik
dari pihak lain, sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik.
5. Penyampaian pendapat hendaknya - dilandasi oleh keinginan untuk mengembangkan nilai-nilai
keadilan, demokrasi dan kesejahteraan.
Beberapa cara positif yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah :
1. Melalui tulisan, baik berupa artikel, gagasan atau konsep yang dimuat dalam media eetak.
2. Melalui ceramah, dialog, dialog interaktif, curah pendapat, seminar, diskusi, dan lain sebagainya.
Agar penyampaian pendapat di muka umum menunjukkan nilai-nilai positif maka harus dilakuk.an dengan cara :
1. Berani mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
2. Bersikap kritis dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan rakyat.
3. Bersikap sopan, tertib dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.
4. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Menghargai Penyampaian Pendapat
1) Pengertian Menghargai Pendapat
Menghargai
artinya menghormati. mengindahkan, menilai penting, dan memandang
sangat berguna. Menghargai cara mengemukakan pendapat berarti
menghormati, mengindahkan, menilai penting, dan memandang sangat berguna
cara mengemukakan pendapat yang dilakukan secara benar dan bertanggung
jawab.
Berfslkap positif daiam menghargai penyampalan pendapat dapat berarti pasif maupun aktif.
a. Dalam
arti pasif, bersikap positif terhadap penyarnpaian pendapat berarti
menyetujui pendapat yang disampaikan. Jika orang setuju dan sependapat
dengan apa yang disampaikan aleh orang
lain,
maka dia sebenarnya menghargai pendapat tersebut dalam pengertian
pasif. Dalam hal ini, apabila pendapat tersebut disampaikan dengan cara
yang bertanggung jawab tentu akan memperoleh dukungan dari kalangan
masyarakat. Begitu pula apabila pendapat yang disampaikan berhubungan
dengan kesejahteraan dan kepentingan bersama, pasti didukung oleh banyak
pihak. Dengan dukungan tersebut, sangat mungkin tujuan dari pendapat
tersebut akan dapat terwujud. .
b. Dalam
arti aktif, bersikap positif terhadap penyampaian pendapat maksudnya,
kita tidak hanya setuju . dengan pendapat yang disampaikan, melainkan tu
rut pula menyuarakan dan memperjuangkan pendapat tersebut. Misalnya,
sekelompok mahasiswa menyuarakan pendapat bahwa korupsi di negara kita
harus diberantas. Maka dukungan aktif dapat disampaikan dengan terlibat
dalarn berbagai kegiafan protes anti-korupsi, menulis pendapat di media
-massa, atau menyampaikan gagasan-gagasan tentang pemberantasan korupsi.
Kedua
bentuk sikap tersebut tenttu sama-sama bagus, tetapi akan lebih bagus
jika kita terlibat aktif dalam menyampaikan atau mendukung pendapat yang
baik dan -benar. Dengan terlibat aktif, kita akan menjadi warga negara
yang partisipatif, artinya sebagai warga negara, kita tidak sekadar
ikut-ikutan, tetapi justru menjadi pelopor. Untuk memajukan semangat
berdemokrasi tentu dibutuhkan partisipasi aktif dari segenap warga
negara. Karena partisipasi aktif warga negara merupakansalah satu bentuk tanggung jawab terhadap masa de pan negara Indonesia.
2. Menghargai
cara mengemukakan pendapat yang dilakukan secara benar dan bertanggung
jawab Menghargai cara mengemukakan pendapat yang dilakukan secara benar
dan bertanggung jawab berarti mendukung terlaksananya proses
dernokratisasi yang berkembang di negara Indonesia, sehingga sebagai
warga negara yang baik hendaknya mendukung segala kegiatan yang
dilakukan untuk prosesdemokratisasi tersebut.
Namun
apabila terjadi kegiatan mengemukakan pendapat yang dilakukan secara
tidak benar atau tidak bertanggung jawab yang justru akan menimbulkan
provokasi massa yang mengarah pada anarki/ perusakan/ tindakan kekerasan
yang merugikan dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka
kita harus berani menyatakan tidak setuju atau mengutuk tindakan
tersebut.
a. Menghargai mengemukakan pendapat dengan cara unjuk rasa
Kita
menghargai mengemukakan pendapat dengan cara unjuk rasa bila dilakukan
secara benar dan bertanggung jawab. Unjuk rasa dilakukan dengan baik,
sopan, tidak merusak, tidak anarkis, dan tidak merusak fasilitas umum,
serta tidak sampai mernbuat ketakutan bagi warga rnasyarakat. Silo.
terjadi perusakan, maka unjuk rasa akan mendapat cemoohan masyarakat,
dan bahkan masyarakat justru berbalik meminta kepada aparat keamanan,
fihak yang berwajib untuk membubarkan kegiatan unjuk rasa tersebut.
b. Menghargai mengemukakan pendapat dengan cara mimbar bebas
Kita
patut menghargai dan rnenghormati penyampaian pendarat dengan cara
menggelar mimbar bebas. Dalam menggelar mimbar bebas sebaiknya
menyampaikan ide-ide atau platform yang simpatik dan realistik seperti
memberal1tas KKN, pengangguran, penciptaan lapangan kerja, demokrasi
tanpa korupsi, kamiskinan, pendldlkan gratis Jntuk orang miskin,
kepemimpinan yang kompeten dan bertanggung jawab, dan lain-lain ..
7. Sikap Negatif terhadap Kemerdekaan Berpendapat
1) Pembatasan Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat
Kemerdekaan
berpendapat merupakan salah satu ciri masyarakat yang demokratis,
bahkan merupakan persyaratan negara hukum. Oleh sebab itu segala upaya
yang bersifat membatasi kemerdekaan berpendapat harus dicegah, karena
hanya akan merusak tatan,an kehidupan demokratis.
Dalam
masyarakat anti demokrasi biasanya muncul kebijakan-kebijakan yang
bertentangan dengan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, hal ini
dimaksudkan untuk membatasi adanya kritik sosial dan membatasi keragaman
pemikiran. Pemerintahan anti demokrasi sering melakukan
tindakantindakan yang bertentangan dengan kemerdekaan mengeluarkan
pendapat, beberapa tindakan tersebut antara lain :
a. Pemberedelan (pencabutan ijin) penerbitan pers.
b. Pembatasan berita-berita kritis di media massa.
c. Pelarangan unjuk rasa/demonstrasi.
d. Penangkapan aktivis-aktivis kegiatan sosial dan politik.
e. Pelarangan segala bentuk pementasan seni yang berbau kritik sosial.
'Terbatasinya
kemerdekaan mengeluarkan pendapat justru akan berakibat buruk bagi
perkembanga masyarakat. Akibat pembatasan kemerdekaan mengeluarkan
pendapat antara lain:
a. Munculnya sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap perkembangan demokrasi.
b. Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan karena merasa dikekang, dibodoh dipaksa dan dirampas hak asasinya.
c. Terbentuknya tirani penguasa yang menghambat terbentuknya pemerintahan yang jujur, adil dan pemokratis. '
d. Terbatasnya arus informasi dalam masyarakat.
e. Terkekangnya komunikasi sosial dalam masyarakat.
f. Terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat Tanpa Batas
Kemerdekaan
mengeluarkan pendapat tanpa batas dapat berakibat buruk bagi kehidup
masyarakat. Untuk itu, pengaturan terhadap kemerdekaan mengeluarkan
pendapat merupakan yang mutlak harus diadakan. Pengaturan ini sangat
berbeda dengan pembatasan, kare pengaturan kemerdekaan mengeluarkan
pendapat hanya ditujukan untuk menjaga keterti masyarakat dan menjamin
kenyamanan dan ketenangan hidup bermasyarakat. Dengan adar pengaturan
kemerdekaan mengeluarkan pendapat d'iharapkan segala sesuatu dapat bers
proporsional, yaitu dilakukan berlandaskan sikap tanggung jawab dan
dalam batas wajar ses dengan norma yang berkembang dalam masyarakat
serta peraturan perundang-undahgan yang berlaku. Kemerdekaan
mengeluarkan pendapat adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab, bukan
kemerdekaan yang tanpa batas. Kemerdekaan tanpa batas yang bersifat
anarkis justru akan merusak tatanan kehidupan masyarakat, merugikan
kepentingan umum dan memperburuk citra bangsa di mata internasional.
Kemerdekaan mengeluarkan pendapat tanpa batas dan tidak bertanggung
jawab berarti : '
a. Melanggar hak dan menginjak-injak kebebasan orang lain.
b. Melanggar hukum dan norma susila yang diakui oleh masyarakat.
c. Menimbulkan provokasi massa yang mengundang tindakan anarkis dan tidak bermoral.
d. Mengganggu ketentraman, keamanan, dan ketertiban umum.
e. Bersikap adu domba sehingga merusak persatuan dan kesatuan bangsa.
Untuk
mengantisipasi hal tersebut maka dalam Undang - undang Nomor 9 tahun
1998 pasa! 15, 16, dan 17 diatur tentang ketentuan-ketentuan antisipasi
terhadap kemerdekaan mengeluarkan pendapat yang tidak bertanggung jawab,
yaitu :
a. Penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan oleh POLRI apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
b. Pelaku atau peserta penyampaian pendapat o' muka umum yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-L!ndangan yang beriaku.
C. Penanggung
jawab penyampaian pendapat di rnuka umum yang melakukan tindak pidana,
dapat dlkenakan sanksi hukuman tambahan yakni 1/3 dari pidana pokok.
Tag :// PKN
- A. HAKEKAT HAK ASASI MANUSIA
Dengan mendasarkan pada pengertian HAM di atas, maka HAM memiliki landasan utama, yaitu: 1. Landasan langsung yang pertama, yaitu kodrat manusia; 2. Landasan kedua yang lebih dalam, yaitu Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi HAM pada hakekatnya merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada kodrat manusia sendiri , yaitu hak-hak yang paling dasar dari aspek-aspek kodrat manusia sebagai manusia. Setiap manusia adalah ciptaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia harus dapat mengembangkan dirinya sedemikian rupa sehingga ia harus berkembang secara leluasa. Pengembangan diri sebagai manusia dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai asal dan tujuan hidup manusia. Semua hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah hak- hak yang lahir bersama dengan keberadaan manusia itu sendiri. Dengan demikian hak-hak ini adalah universal atau berlaku di manapun di dunia ini. Di mana ada manusia di situ ada HAM dan harus dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa kecuali.
HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, tidak tergantung dari pengakuan mesyarakat atau negara. Manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri karena kodratnya.(secundum suam naturam)
Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Oleh karenanya, setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) tanpa kecuali. Penindasan terhadap HAM berarti pelanggaran terhadap HAM.
Pengakuan oleh orang-orang lain maupun oleh negara ataupun agama tidaklah membuat adanya HAM itu. Demikian pula orang-orang lain, negara dan agama tidaklah dapat menghilangkan atau menghapuskan adanya HAM. Setiap manusia, setiap negara di manapun, kapanpun wajib mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak-hak fundamental atau hak-hak dasar. Penindasan terhadap HAM adalah bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan.
Untuk mempertegas hakekat dan pengertian HAM di atas dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia
B. HUKUM DAN KELEMBAGAAN HAK ASASI MANUSIA
1. Beberapa Ketentuan Hukum atau Instrumen HAM
John Locke, pemikir politik dari Inggris, menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama dan memiliki hak–hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan. Hak alamiah itu meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak kebahagiaan. Pemikiran John Locke ini dikenal sebagai konsep HAM yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan HAM di berbagai belahan dunia.
Pengakuan hak asasi manusia (HAM) secara konstitusional ditetapkan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1776 dengan “Unanimous Declaration of Independence”, dan hal ini dijadikan contoh bagi majelis nasional Perancis ketika menerima deklarasi hak-hak manusia dan warga negara (Declaration des Droits de l’homme et de Citoyen) 26 Agustus 1789.
Badan dunia yaitu PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) juga memperkenalkan pengertian hak asasi manusia yang bisa kita dapatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right/ UDHR). Deklarasi Universal merupakan pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang harus ada pada pengertian hak asasi manusia
Dalam UDHR pengertian HAM dapat ditemukan dalam Mukaddimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak– hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.
Sejak munculnya Deklarasi Universal HAM itulah secara internasional HAM telah diatur dalam ketentuan hukum sebagai instrumen internasional.
Ketentuan hukum HAM atau disebut juga Instrumen HAM merupakan alat yang berupa peraturan perundang – undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen HAM terdiri atas instrumen nasional HAM dan instrumen internasional HAM. Instrumen nasional HAM berlaku terbatas pada suatu negara sedangkan instrumen internasional HAM menjadi acuan negara – negara di dunia dan mengikat secara hukum bagi negara yang telah mengesahkannya (meratifikasi).
Di negara kita dalam era reformasi sekarang ini, upaya untuk menjabarkan ketentuan hak asasi manusia telah dilakukan melalui amandemen UUD 1945 dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang HAM.
a. Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.
Dalam amandemen UUD 1945 ke dua, ada Bab yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia yaitu Bab XA yang bersikan pasal 28A s/d 28J. Dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999 jaminan HAM lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal – pasal yang dikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas XI bab dan 106 pasal. Apabila dicermati jaminan HAM dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam UURI Nomor 39 Tahun 1999, secara garis besar meliputi :
1) Hak untuk hidup (misalnya hak: mempertahankan hidup, mem- peroleh kesejahteraan lahir batin, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat);
2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.
3) Hak mengembangkan diri (misal- nya hak : pemenuhan kebutuhan dasar,meningkatkan kualitas hi- dup, memperoleh manfaat dari iptek, memperoleh informasi, melakukan pekerjaan sosial);
4) Hak memperoleh keadilan (misalnya hak : kepastian hukum, persamaan di depan hukum);
5) Hak atas kebebasan pribadi (misalnya hak : memeluk agama, keyakinan politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan menyebarluaskannya, mendirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas bergerak dan bertempat tinggal);
6) Hak atas rasa aman (misalnya hak : memperoleh suaka politik, perlindungan terhadap ancaman ket- akutan, melakukan hubungan komunikasi, perlin- dungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan paksa dan penghilangan nyawa);
7) Hak atas kesejahteraan (misalnya hak : milik pribadi dan kolektif, memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial);
8) Hak turut serta dalam pemerintahan (misalnya hak: memilih dan dipilih dalam pemilu, partisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah);
9) Hak wanita (hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga perkawinan);
10) Hak anak (misalnya hak : perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi, perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari eksploitasi ekonomi, pekerjaan, pelecehan sexual, perdagangan anak, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya).
b. Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (disingkat sebagai Konvensi Wanita).
Dengan ratifikasi Konvensi Wanita tersebut, maka segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki–laki – perempuan) harus dihapus. Misalnya, perlakuan pemberian upah buruh wanita dibawah upah buruh pria harus dihapus, begitu pula dunia politik bukanlah milik pria maka perempuan harus diberi kesempatan yang sama menduduki posisi dalam partai politik maupun pemerintahan. Dengan demikian terjadi perbedaan penghargaan terhadap pria dan wanita, bukan karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan pada prestasi.
Kita harus menyadari bahwa pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria. Kita tidak dapat menyangkal besarnya sumbangan wanita terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan anak . Hal ini menunjukan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan dasar diskriminasi.
c. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Latar belakang dikeluarkannya undang-undang ini, sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan Umum undang-undang ini antara lain:
1) Bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak- hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak- Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.
2) Meskipun Undang-undang Nomor 39 Ta- hun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksa- naan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindu-ngan pada anak masih memerlukan suatu un- dang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3) Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.
4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan inidimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.
5) Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :
a. nondiskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak.
6) Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.
d. Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment).
Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Ini berarti negara RI yang telah meratifikasi wajib mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum dan langkah-langkah efektif lain guna mencegah tindakan penyiksaan (tindak pidana) di dalam wilayah yuridiksinya. Misalnya langkah yang dilakukan dengan memperbaiki cara interograsi dan pelatihan bagi setiap aparatur penegak hukum dan pejabat publik lain yang bertanggungjawab terhadap orang – orang yang dirampas kemerdekaannya.
e. Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk–Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
Menurut Konvensi ILO (International Labour Organization/Organisasi Buruh Internasional) tersebut, istilah “bentuk-bentuk terburuk kerja anak” mengandung pengertian sebagai berikut:
1). Segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, misalnya:
a) penjualan anak;
b) perdagangan anak-anak;
c) kerja ijon;
d) perhambaan (perbudakan);
e) kerja paksa atau wajib kerja;
f) pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
2). Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
3). Pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan.
4). Pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Dengan UURI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO nomor 182, maka negara Republik Indonesia wajib mengambil langkah- langkah legislatif, administratif, hukum, dan langkah- langkah efektif lain guna mencegah tindakan praktek memperkerjakan anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak dalam industri maupun masyarakat. f. Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari UDHR atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Intinya kovenan ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi :
1) hak atas pekerjaan,
2) hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan,
3) hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh,
4) hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial ,
5) hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda,
6) hak atas standar kehidupan yang memadai,
7) hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai,
8) hak atas pendidikan , dan
9) hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.
g. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)
Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari UDHR atau DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal. Intinya kovenan ini mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi :
1) hak atas pekerjaan,
2) hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan,
3) hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh,
4) hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial,
5) hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda,
6) hak atas standar kehidupan yang memadai,
7) hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai,
8) hak atas pendidikan, dan
9) hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya.
h. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights)
Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam UDHR sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.
Tag :// PKN



